DISKUSI UMUM MASALAH DUNIA

Hari ini saya ketemu dengan teman. Dia dapat peluang untuk akuisisi dua pulau reklamasi yang ada dalam program reklamasi jakarta utara. Saya sempat berkerut kening mendengar informasi darinya. “ Engga usah kawatir, Reklamasi jalan terus.’ Katanya menepis keraguan saya. “ Maksudnya ? Kata saya terkejut. “ Itu lihat keputusan Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh LSM Kiara dan LSM Walhi dan perorangan. Itu artinya keberadaan pulau itu syah sesuai hukum” “ Jadi dasar hukumnya apa reklamasi itu hingga menang di tingkat MA? “ Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan reklamasi dan rencana tata ruang kawasan pantai utara. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang menjadi landasan hukum bagi berjalannya proyek reklamasi.” “ Itu sebabnya dua pulau reklamasi, yakni Pulau C dan D kini sudah mendapatkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) menyusul sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL)” Kata saya. “ Tepat ...

Hafiz Mohammad Yunus, adalah salah satu pengungsi asal Myanmar. Ia tercatat sebagai salah satu dari hampir 1.000 orang Rohingya bersama ratusan migran Bangladesh yang mendarat di Aceh pada bulan Mei 2015 Mereka mendarat di Aceh dalam tiga gelombang. Bagaimana kehidupan mereka sekarang? Walau awalnya banyak bantuan berdatangan dari dalam dan luar negeri namun sekarang mereka harus berjuang menafkahi hidupnya dengan berdagang atau menjual jasa. Tanpa status di negeri orang memang mengenaskan. Indonesia tidak menandatangani Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951 yang antara lain memberikan akses ke lapangan kerja dan pendidikan. Dan Indonesia sesuai UU dilarang mengirim pasukan ke wilayah konplik kecuali atas misi PBB. Apakah negara islam yang kaya seperti peduli kepada mereka ? tidak nampak. Apakah ada ormas Islam yang berkomitmen menjamin hidup mereka selama jadi pengungsi ? tiada ada. Justru setelah lebih dari setahun ditampung di Provinsi Aceh, Organisasi Migran Internasional (IOM...

Tahun lalu di sela sela seminar international di Singapore, saya sempat bertemu dengan teman yang juga sebagai rekanan TNI untuk peralatan militer. Saya sempat tanyakan kebijakan Jokowi menjalankan skema pengelolaan Blok Masela secara onshore, atau di darat. Bukankah akan lebih menguntungkan dilakukan secara offshore?. Dia hanya tersenyum. Menurutnya saya jangan hanya mendengar polemik sekitar pertimbangan bisnis tapi juga pertimbangan geostrategis pertahanan laut Indonesia. Saya sempat tersentak. Tapi dia tidak menjelaskan lebih jauh alasannya itu. Dan ini mendorong rasa ingin tahu saya lebih lanjut tentunya. Dalam satu presentasi bisnis, salah satu mitra bisnis saya mengatakan bahwa engga gampang buat pangkalan militer di kawasan yang berdekatan dengan teritori negara lain. Perlu alasan yang kuat untuk bisa membuat pangkalan itu. Nah saya teringat akan Blok Masela. Saya berusaha melihat peta posisi Blok Marsela diantara negara tetangga. Ternyata Marsela tepat di garis landas k...