Skip to main content

BLOK MASELA


Tahun lalu di sela sela seminar international di Singapore, saya sempat bertemu dengan teman yang juga sebagai rekanan TNI untuk peralatan militer. Saya sempat tanyakan kebijakan Jokowi menjalankan skema pengelolaan Blok Masela secara onshore, atau di darat. Bukankah akan lebih menguntungkan dilakukan secara offshore?. Dia hanya tersenyum. Menurutnya saya jangan hanya mendengar polemik sekitar pertimbangan bisnis tapi juga pertimbangan geostrategis pertahanan laut Indonesia. Saya sempat tersentak. Tapi dia tidak menjelaskan lebih jauh alasannya itu. Dan ini mendorong rasa ingin tahu saya lebih lanjut tentunya.
Dalam satu presentasi bisnis, salah satu mitra bisnis saya mengatakan bahwa engga gampang buat pangkalan militer di kawasan yang berdekatan dengan teritori negara lain. Perlu alasan yang kuat untuk bisa membuat pangkalan itu. Nah saya teringat akan Blok Masela. Saya berusaha melihat peta posisi Blok Marsela diantara negara tetangga. Ternyata Marsela tepat di garis landas kontinen kita dan sangat dekat dengan garis ZEE Indonesia-Australia. Bahkan Australia Poseidon Blok yang berhubungan dengan Timor Leste sangat berdekatan dengan Masela. Disebelahnya ada Pulau Barossa milik Australia yang akan segera dibangun (FLNG Caldita Barossa) dan diproyeksikan beroperasi pada 2017-2018.
Dengan adanya pangkalan FLNG itu australia punya alasan kuat mengontrol wilayah itu dengan menggunakan pesawat tempurnya. Tak terhitung berkali kali pesawat tempur Australia memasuki perairan Indonesia tapi tidak mampu di tangkal oleh angkatan udara maupun angkatan laut. Karena TNI hanya punya pangkalau AU di Makasar. Jarak tempuh sangat jauh menjangkau wilayah Masela. Padahal di kawasan timor Indonesia itu bukan hanya masela tapi ada juga Pulau Lirang, Pulau Wetar, Pulau Kisar, Pulau Leti dan Pulau Alor, yang hanya di kawal oleh 2 anggota TNI Angkatan Laut (AL) dan 2 Babinsa TNI Angkatan Darat (AD).
Jokowi tidak ingin ada lagi pelecehan terhadap teritorial Indonesia. Negara harus hadir mengamankan wilayah indonesia dari segala upaya pihak asing yang ingin mengontrol wilayah Indonesia. Keputusan membangun kilang di darat sangat smart. Dengan adanya kilang di darat maka indonesia punya alasan kuat secara hukum international untuk membangun pangkalan pertahanan di wilayah itu. Karena kita harus ingat bahwa Masela bukan semata blok gas tetapi harus dilihat dari konteks abad 21 yaitu ’World Ocean Century’, di mana semua kawasan dan negara maju berlomba menunjukan kemampuannya mempersiapkan diri agar mampu berpartisipasi setara dengan negara lain. Disana TNI menempatkan SSAT (Sistem Senjata Armada Terpadu), yang melibatkan pesawat udara, pangkalan angkatan udara, Rudal anti serangan udara serta sarana deteksi udara untuk memperoleh kemampuan dalam mengamankan wilayah kedaulatan.
Bagaimana dampak lebih jauhnya ? Selama ini wilayah pertahanan indonesia timur termasuk Papua sangat rentan. Bahkan SBY tidak menempatkan wiayah itu dalam MP3I. Jangankan mempertahankan, membangun saja takut. Dengan adanya pangkalan perang di wilayah itu maka secara maritim, Indonesia berada di posisi strategis mengunci serangan dari luar baik dari AS maupun dari Australia. Itu sebabnya perundingan soal Freeport yang melibatkan kekuatan AS dan Australia, Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata. Kita tegas bukan hanya politik tapi karena secara infrastruktur militer kita siap menghadapi segala kemungkinan terburuk kalau terjadi perang regional. Mempertahankan wilayah engga cukup dengan menciptakan lagu dan naik kuda putih...
Pahamkan sayang..

GROUP DISKUSI DENGAN BABO

Comments

Popular posts from this blog

AHOK, KEBENARAN YANG TERUNGKAP.

Hari ini saya ketemu dengan teman. Dia dapat peluang untuk akuisisi dua pulau reklamasi yang ada dalam program reklamasi jakarta utara. Saya sempat berkerut kening mendengar informasi darinya. “ Engga usah kawatir, Reklamasi jalan terus.’ Katanya menepis keraguan saya. “ Maksudnya ? Kata saya terkejut. “ Itu lihat keputusan Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh LSM Kiara dan LSM Walhi dan perorangan. Itu artinya keberadaan pulau itu syah sesuai hukum” “ Jadi dasar hukumnya apa reklamasi itu hingga menang di tingkat MA? “ Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan reklamasi dan rencana tata ruang kawasan pantai utara. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang menjadi landasan hukum bagi berjalannya proyek reklamasi.” “ Itu sebabnya dua pulau reklamasi, yakni Pulau C dan D kini sudah mendapatkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) menyusul sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL)” Kata saya. “ Tepat ...

TIDUR DI KAMAR NYI RORO KIDUL

Ini kejadian beberapa puluh tahun lalu. Saya bersama teman orang Jepang yang bekerja di perusahaan Marubeni Jakarta berniat untuk diving di Labuan , Jawa Barat ( Sekarang masuk wilayah Banten). Dengan kendaraan Jib berserta perlengkapan selam dari Jakarta kami menuju Labuan. Karena berangkatnya sudah sore, sampai di Labuan hari telah malam. Semua hotel yang ada disekitar Labuan penuh. Namun salah satu petugas hotel mengatakan ada satu kamar tersedia. Tapi itu kamar khusus. “ Khusus apa ? “ Itu kamar Nyi Rorokidul.” “ Orangnya lagi kemana?. Kata teman saya orang Jepang. “ Ya ada disitu. “ “ Terus kenapa kamu kasih kamar ke kami kalau orangnya ada ? kata saya. “ Maksudnya dia akan datang kekamar itu setiap saat. Makanya kamar selalu stand by untuk dia. “ “ Oh sekarang dia lagi tidak ada. “ Kata saya. Petugas hotel itu hanya diam tanpa ingin menjelaskan. “ Begini saja. Besok pagi kami langsung check out. Karena kami akan ke pulau Panaitan untuk menyelam. Jadi kami hanya butuh tid...